BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Republik Indonesia dan dijalankan melalui Kementerian Sosial RI. Program tersebut dinilai sejalan dengan visi dan misi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama Wakil Gubernur Fadhlullah atau Dek Fadh dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penanggulangan kemiskinan di Aceh.
Budi Afrizal S.KM., M.KM., Kadis Sosial Aceh Selaligus Sekretaris TIM Transisi Sekolah Rakyat Permanen, mengatakan Pemerintah Aceh sejak awal telah terlibat aktif dalam seluruh tahapan persiapan Sekolah Rakyat. Dukungan itu diwujudkan melalui penyediaan lahan, pemantauan pembangunan, penyiapan sarana dan prasarana, serta pembentukan tim transisi melalui keputusan Gubernur Aceh.
“Alhamdulillah, sesuai visi dan misi Mualem–Dek Fadh, Pemerintah Aceh siap menjalankan amanah Sekolah Rakyat. Ini merupakan arahan besar untuk anak-anak Aceh dan masa depan Aceh,” ujar Budi Afrizal dalam wawancara khusus.
Menurut Budi, Sekolah Rakyat memiliki peran sangat strategis karena tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi jalan untuk melahirkan generasi hebat dari keluarga miskin. Program ini menyasar masyarakat miskin, kelompok termarginalkan, anak terlantar, warga di wilayah tertinggal, korban bencana, serta anak-anak yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan secara layak.
Proses penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh Dinas Sosial kabupaten dan kota bersama para pendamping Program Keluarga Harapan. Mekanisme tersebut tidak menitikberatkan pada seleksi akademik, tetapi memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan benar-benar memperoleh kesempatan untuk belajar, tinggal di asrama, serta mendapatkan pembinaan secara menyeluruh.
Budi menjelaskan, persiapan Sekolah Rakyat di Aceh berada di bawah koordinasi Pemerintah Aceh melalui Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Drs. Syakir, M.Si sekaligus ketua tim transisi Sekolah Rakyat Aceh, sedangkan Dinas Sosial Aceh menjalankan peran sebagai tim teknis. Tim transisi telah turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan ruang belajar, asrama siswa, kantin, lapangan, musala, fasilitas pendukung, serta tenaga pendidik menjelang peluncuran dan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
Ia menyebutkan terdapat tiga dasar penting dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat di Aceh, yaitu keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan tim transisi, kesiapan sarana dan prasarana, serta dukungan penuh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Sekolah Rakyat mengusung motto resmi “Cerdas Bersama, Tumbuh Setara”, yang diperkuat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Pada tahap awal, lima lokasi Sekolah Rakyat di Aceh dipersiapkan untuk beroperasi, yaitu di Kabupaten Aceh Besar pada aset milik Pemerintah Aceh, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Nagan Raya, dan Kota Subulussalam. Selain itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat diperluas secara merata ke kabupaten dan kota lainnya.
Ke depan, Budi berharap akses pembangunan Sekolah Rakyat juga dapat dibuka untuk wilayah tengah, tenggara, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan dukungan pendidikan. Ia turut mendorong agar kurikulum Sekolah Rakyat di Aceh diperkaya dengan pendidikan agama Islam, adat istiadat, bahasa Aceh, sejarah perdamaian dan pascakonflik, serta mitigasi bencana, sehingga program tersebut benar-benar melahirkan generasi cerdas, berkarakter, mandiri, dan siap membangun masa depan Aceh. (*)
